Islamisme sebagai Gerakan Sosial: Antara Mesir, Iran, dan Aljazair

 Oleh Arya Razmi

(Sumber: redaksiindonesia.com)

            Secara umum, pergerakan tertentu yang bersumberkan ajaran Islam disebut Islamisme. Baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Penganut Islamisme meyakini bahwa Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan, dan karena hal inilah sekularisme mereka tolak. Islamisme sebagian besar hadir di berbagai negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Seperti negara-negara di Afrika Utara, Timur Tengah, dan India. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memaparkan Islamisme dalam bidang politik di Aljazair, Mesir, dan Iran. Pergerakan politik di negara-negara tersebut banyak mempengaruhi pergerakan politik Islam di wilayah-wilayah di luarnya. Terutama Mesir dan Iran, pergerakan Islamisme yang mereka kembangkan berpengaruh pada beberapa pergerakan yang ada di Indonesia.

            Pergerakan Islam tumbuh subur di negeri Fir’aun. Mulai dari yang moderat hingga yang radikal. Gerakan Islamisme pertama diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan oleh Hassan al-Banna. Corak Islamisme yang ditampakkan Ikhwanul Muslimin pada masa kepemimpinan Hassan al-Banna bersifat moderat, dengan metode pendidikan dan dakwah. Tujuan berdirinya adalah mewujudkan negara Mesir berasaskan hukum Islam. Namun seiring dengan pergantian kepemimpinan gerakan ini menjadi radikal. Pada masa kepemimpinan Sayyid Qutb, corak pergerakan berubah menjadi radikal. Sayyid Qutb menyatakan bahwa mereka harus merebut pemerintahan Mesir dengan cara radikal seperti kudeta, dan mengganti konstitusinya berdasarkan hukum Islam. Motif munculnya pemikiran ini disebabkan ketidakpuasan Qutb terhadap pergerakan Ikhwanul Muslimin yang dinilai tidak efektif dalam mewujudkan cita-citanya.

            Akibat pemikirannya, Ikhwan terpecah menjadi dua, yakni kubu Hasan al-Hudaibi dan kubu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dan para pendukungnya mengalami persekusi oleh pemerintah, dan berakhir dengan eksekusinya pada tahun 1966. Ikhwan pun terpaksa dibubarkan, dan para pendukung Sayyid Qutb mendirikan beberapa organisasi yang lebih radikal salah satunya Jema’ah al-Jihad.[1] Pada masa Anwar Sadat, kelompok-kelompok Islam dimanfaatkan olehnya untuk melegitimasi kekuasaannya. Cara-cara yang ditempuh adalah dengan membebaskan anggota Ikhwan yang ditangkap pada masa Nasser serta mengamandemenkan konstitusi Mesir dengan menjadikan Islam sebagai sumber hukum negara. Namun, Sadat kehilangan dukungan akibat menyetujui perdamaian dengan Israel dan membuka hubungan diplomatik dengannya. Kebijakan ini menimbulkan kekecewaan bagi kelompok Islamis, baik yang moderat maupun radikal. Untuk menanggulangi protes dari kelompok-kelompok tersebut, Sadat memenjarakan kembali aktivis Islam. Akhirnya, pada Tahun 1981 Anwar Sadat dibunuh saat Parade Militer perayaan kemenangan Perang Enam Hari oleh para anggota Jema’ah al-Jihad. Buah dari peristiwa ini adalah kembali ditekannya pergerakan Islam, dan naiknya Husni Mubarak sebagai Presiden selama 30 tahun (1981-2011).

            Tahun 2011, terjadi demonstrasi besar di alun-alun Tahrir, Kairo. Demonstrasi ini muncul akibat dari kekecewaan masyarakat akibat krisis politik, ekonomi, dan sosial.[2] Protes ini pun juga dipengaruhi oleh Arab Spring, yang berusaha menggulingkan kekuasaan otoriter para pemimpin di dunia Arab. Berkat gerakan Ikhwan yang sudah mengakar di masyarakat dan didorong oleh Arab Spring, mengantarkan Muhammad Mursi dari partai Ḥizb al-Ḥurriyyah wa-l-ʿAdālah (Partai Kebebasan dan Keadilan) yakni partai politik IM naik menjadi Presiden Mesir. IM menjanjikan reformasi dan perbaikan Mesir di berbagai bidang. Namun langkah yang diambil oleh IM menimbulkan masalah baru. Pemerintahan Mesir diubah demi kepentingan terwujudnya cita-cita IM. Meski menang, Mursi dan IM dianggap mementingkan kelompoknya dan mengecilkan peran oposisi. Maka pada tahun 2013, Mursi dikudeta oleh militer di bawah pimpinan Abdel Fatah as-Sisi, sehingga IM tidak berkuasa lagi di Mesir dan gerakannya dicekal kembali. Pemerintahan IM di bawah Mursi hanya berlangsung selama kurang lebih setahun, dan kekuasaan Mesir kembali dipegang oleh kalangan militer.

            Berlanjut ke salah satu negeri di Timur Tengah dengan penduduk mayoritas Islam tetapi non-Arab, yakni Iran. Sejak Iran diambil oleh Dinasti Pahlevi, Iran memasuki era modernisasi dan mengorientasikan diri untuk meniru Barat. Bahkan perekonomian Iran dikontrol oleh Inggris dan Amerika, serta Syah Iran dianggap sebagai boneka Barat. Usaha Muhammad Mossadegh untuk menasionalisasikan perusahaan minyak yang beroperasi di Iran dihalangi oleh Syah Reza Pahlevi sendiri. Pahlevi menggulingkan Mossadegh dengan bantuan SAVAK (polisi rahasia) dan beberapa negara Barat, serta mengubah Iran dari Monarki Konstitusional menjadi Absolut. Selain itu, Pahlevi berusaha mengadakan pesta besar dalam merayakan 2.500 Kekaisaran Persia. Ambisinya ini menambah problem sosial dan ekonomi rakyat Iran. Rakyat makin menderita sebab keegoisan Syah Reza Pahlevi.

            Sejak peristiwa itu, tuntutan untuk menggulingkan Pahlevi semakin menguat. Ali Rahnema dalam bukunya menyebutkan bahwa Bapak Ideologi Revolusi Iran adalah Ali Syari’ati.[3] Benih-benih Revolusi Iran pada mulanya disemai oleh golongan kiri. Ali Syari’ati termasuk di dalamnya, namun masih menonjolkan elemen-elemen Islam dalam gagasan dan pergerakannya. Meski di kota-kota besar penduduknya kebarat-baratan, namun sebagian besar penduduk Iran masih berpegang teguh dengan ajaran Islam Syi’ah. Kegiatan intelektual keagamaan masih cukup subur di negeri itu, salah satunya di kota Qum. Karena Islam masih menjadi ideologi grass root di mayoritas masyarakat Iran, gerakan revolusi yang berasaskan Islam menjadi arus utama dalam menggulingkan Syah Reza Pahlevi.

            Ali Syari’ati di banyak kesempatan memang menjadi sosok sentral dalam revolusi Iran. Tetapi, ia wafat pada tahun 1978, setahun sebelum revolusi itu benar-benar terealisasikan. Sosok Ali pun mulai digantikan oleh Imam Khomeini sebagai tokoh penggerak revolusi Iran. Khomeini beberapa kali diasingkan pertama di Irak, lalu Prancis akibat kritiknya yang tajam. Pengasingan tidak menghalangi penyebaran pemikirannya. Karena sosok Khomeini dianggap berpihak pada rakyat dan sosok Mullah masih menjadi pusat bergantungnya masyarakat Iran. Akhirnya, komando Imam Khomeini dari Prancis berhasil menggulingkan Reza Pahlevi pada tahun 1979. Ketika Khomeini tiba di Iran, ia disambut oleh seluruh masyarakat Iran serta langsung merumuskan sistem pemerintahan Iran yang baru. Pada tahun yang sama, monarki di Iran runtuh dan digantikan oleh Republik Islam Iran dengan Ayatullah Imam Khomeini sebagai supreme leadernya.[4]

            Islamisme di bawah Ayatullah Khomeini secara institusi berhasil diterapkan, namun efektivitas dan keberhasilan kebijakan untuk memperbaiki Iran baru terwujud setelah wafatnya pada tahun 1989. Pada masa Ali Khamenei sebagai supreme leader, dan Ayatullah Hasyemi Rafsanjani sebagai presiden, masalah ekonomi, sosial, politik di era sebelumnya bisa diselesaikan. Pemerintahan Iran pun berhasil menerapkan ideologi Islamisme sebagai pemecah masalah internal di negaranya. Perkembangan industri minyak yang sempat terhambat dikembangkan pada masa pemerintahan Rafsanjani. Dengan kendali pemerintah atas minyak, keuntungan yang dihasilkan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Iran. Tidak seperti pada masa Syah Reza Pahlevi, selain keuntungan minyak lari ke Amerika dan Inggris, juga habis untuk kepuasaan pribadinya.

            Di Afrika Utara tepatnya di Aljazair, juga terjadi pergerakan berasas Islamisme. Aljazair merdeka pada tahun 1962 setelah berperang selama delapan tahun (1954-1962) melawan penjajahan Prancis. Setelah merdeka, Aljazair dikuasai oleh partai tunggal yakni Front de Liberation Nationale (FLN/Front Pembebasan Nasional). Di masa awal kemerdekaan, pemerintahan FLN pada masa Presiden Houri Boumediene (antara 1965-1978) mendukung gerakan Arabisasi dan Islamisasi Aljazair sebagai kelanjutan dari defrenchifikasi Aljazair. Namun, ketika kekuasaan dipegang oleh Chadli Bendjedid, Aljazair diarahkan kembali untuk berkiblat kepada Prancis. Hal ini pun menuai reaksi dari kelompok-kelompok berhaluan Islam, selain karena mengkhianati cita-cita kemerdekaan, juga karena Aljazair menjadi lebih sekuler. Kekecewaan masyarakat diperparah dengan krisis ekonomi yang melanda. Krisis ekonomi ini ada akibat anjloknya harga minyak pada dekade 80-an. Hal ini segera dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islam sisa-sisa perang kemerdekaan untuk merongrong pemerintahan Bendjedid.

            Di tengah kekacauan tersebut, di tahun 1988 Bendjedid memberikan kebebasan bagi oposisi untuk mendirikan partai politik dan menyegerakan penyelenggaraan pemilu. Muncullah partai oposisi terbesar yakni Front Islamique du Salut (FIS/Front Keselamatan Islam). FIS membawa angin segar di perpolitikan Aljazair. Partai ini menguasai suara mayoritas di berbagai pemilu daerah.[5] Karena sebelum partai ini terbentuk, gerakan-gerakan Islam sudah mengakar di masyarakat Aljazair. Ketika muncul wadah aspirasi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, maka wadah tersebut menjadi magnet bagi mereka. FIS dipimpin oleh dua sosok yakni Abbasi Madani sebagai ketua dan Ali Belhadj sebagai sekertaris. Tetapi, partai ini memiliki kebijakan blunder, yakni ketika menang pemilu nasional, partai ini akan mengganti bentuk negara dan konstitusi Aljazair menjadi negara dan berhukum Islam. Memang pada kenyataannya partai ini mendapat suara mayoritas di berbagai daerah, dan pada putaran pertama pemilu nasional mereka mendapat 188 kursi di Majelis Rakyat Nasional. Kemenangan FIS akan sempurna pada putaran kedua sebagai hasil final dari pemilu. Namun secara tiba-tiba sebelum putaran kedua dimulai Bendjedid mengundurkan diri dari kursi presiden serta kepemimpinan Aljazair direbut oleh militer yang kemudian membatalkan pemilu.[6]

            Abbasi Madani dan Ali Belhadj ditangkap militer. Kemudian terjadilah perang saudara antara kelompok kontra pemerintahan militer dan pemerintahan militer. Kelompok yang kontra mayoritas berlatar belakang Islamisme. Seperti para pengikut FIS, mantan mujahidin Afghanistan, dan Salafi Jihadis yang ada di Aljazair. Semua saling bertempur, yang menciptakan segitiga permusuhan. Kelompok Islamis non-FIS memusuhi pemerintah dan FIS secara bersamaan. Konsekuensinya adalah saling memusuhi dan saling berperang satu sama lain. Peperangan terus berlanjut sampai pada tahun 2004, kelompok-kelompok yang berperang memutuskan untuk melakukan perdamaian. Berkat Abdelaziz Boutelfika, presiden yang menjabat dari tahun 1999, telah mewujudkan perdamaian di Aljazair. Pemerintahannya pun didukung oleh FIS dan sebagian kelompok milisi Islam, meskipun ia dari kubu FLN. Di masa ini, Aljazair mulai kembali pulih dari trauma perang saudara. Ekonomi pun berkembang beriringan dengan kesejahteraan masyarakat.

            Gerakan Islamisme yang muncul di tiga negara tersebut berperan seperti gerakan kiri di Barat. Basis-basis mereka adalah kaum-kaum miskin dan tertindas atau kaum menengah ke bawah. Baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Islamisme dapat menarik perhatian kaum menengah ke bawah sebab peran ulama yang sentral bagi masyakarat. Mereka adalah orang terpelajar yang kebanyakan berasal dari kelas sosial menengah ke bawah. Bahkan partai-partai kiri salah satunya Tudeh (komunis) di Iran, mengekor ke pergerakan Islamisme Imam Khomeini. Islamismelah yang menggerakkan masyarakat menuju revolusi, menyadarkan masyarakat, dan membentengi masyarakat. Gerakan berbasis sosial di wilayah mayoritas muslim tidak akan subur selama ulama penggerak masih ada.

Referensi

“Algeria - Civil War, Islamists, Army | Britannica.” Accessed November 13, 2023. https://www.britannica.com/place/Algeria/Civil-war-the-Islamists-versus-the-army.

Ali Rahnema. Ali Syari’ati : Biografi Politik Intelektual Revolusioner. Translated by Dien Wahid, Siti Nurul Azkiyah, Wakhid Nur Effendi. Jakarta, 2002.

Chris Harman. NABI DAN PROLETARIAT Memahami Islam Fundamentalis Dari Perspektif Kiri. Translated by Fathimah Fildzah Izzati. IndoPROGRESS, n.d.

Herdi Sahrasad. “Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi.” Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial 3, no. 2 (January 10, 2020): 42–55. https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v3i2.62.

Muhammad Ichsan, Sayed, and Syarif Hidayatullah. “Revolusi Republik Islam Iran: Studi atas Bentuk Pembaharuan Ayatollah Sayyid Ruhullah Musavi Khomeini.” Jurnal Ekshis 1, no. 1 (April 11, 2023): 12–22. https://doi.org/10.59548/je.v1i1.17.

Yoyo. Pemikiran Arab: Dinamika Intelektual, Ideologi, Dan Gerakan. Yogyakarta: SOCIALITY, 2017.

---

[1] Yoyo, Pemikiran Arab: Dinamika Intelektual, Ideologi, Dan Gerakan.

[2] Herdi Sahrasad, “Pergolakan Mesir.”

[3] Ali Rahnema, Ali Syari’ati : Biografi Politik Intelektual Revolusioner.

[4] Muhammad Ichsan and Hidayatullah, “Revolusi Republik Islam Iran.”

[5] Chris Harman, NABI DAN PROLETARIAT Memahami Islam Fundamentalis Dari Perspektif Kiri.

[6] “Algeria - Civil War, Islamists, Army | Britannica.”