Ayatullah Khomeini dan Syiisme: Revitalisasi untuk Revolusi

Oleh Afda Muhammad

Sebelum mengalami revolusi pada tahun 1979, Iran telah mengalami sejarah panjang yang kompleks dan berubah-ubah. Konstelasi politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada waktu itu sangat beragam, dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya Revolusi Iran yang menarik perhatian dunia. Sejarah Iran dimulai dari kekuasaan Dinasti Akhemeniyah pada abad ke-6 SM, dan selanjutnya diperintah oleh beberapa dinasti lainnya termasuk Dinasti Parthia, Sassanid, Samanid, dan Seljuk. Pada abad ke-13, wilayah Iran ditaklukkan oleh Mongol dan kemudian diperintah oleh Dinasti Ilkhanate. Pada abad ke-16, Dinasti Safawiyah memerintah Iran selama lebih dari dua abad, dan membuat Syiah menjadi agama resmi di Iran.

Tetapi pada abad ke-20, Iran mengalami sejumlah perubahan signifikan. Setelah penggulingan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh pada tahun 1953 oleh Amerika Serikat dan Inggris, kekuasaan diserahkan kepada Mohammad Reza Pahlavi atau Shah Iran. Pahlavi berusaha untuk memodernisasi negara Iran dengan memperkenalkan reformasi politik dan sosial. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama Iran, serta menyebabkan terjadinya ketidakpuasan yang semakin meningkat dari kalangan rakyat Iran terhadap rezim otoriter yang dipimpin oleh Pahlavi. 

Gerakan oposisi mulai muncul di Iran, termasuk gerakan kiri dan gerakan Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Khomeini menentang kebijakan-kebijakan Pahlavi yang dinilai bertentangan dengan Islam, dan menyerukan untuk membentuk negara Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan Syiah. Konstelasi Iran setelah Revolusi Iran sangat berbeda dari sebelumnya sehingga menempatkan Iran di posisi baru dalam urutan geopolitik global. 

Tetapi pemerintahan negara Islam baru ini juga menghadapi tantangan dan masalah internal yang besar. Khomeini memimpin gerakan pemurnian budaya dan politik yang dikenal sebagai Gerakan Kebudayaan dan Spiritual, yang bertujuan untuk menghapuskan unsur-unsur budaya Barat dan menegakkan Syiah yang murni di seluruh Iran. Namun, kebijakan ini seringkali bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan politiknya. Iran masih terikat pada negara-negara Barat dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa pemerintahan Pahlavi. 

Selain itu, perbedaan pandangan dan kelompok di antara para pemimpin politik juga menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Khomeini meninggal pada tahun 1989, dan para pemimpin berikutnya, termasuk Ali Khamenei dan Akbar Hashemi Rafsanjani, terus menghadapi masalah internal dan tekanan eksternal.

Saat ini Iran tetap menjadi negara yang penting di Timur Tengah, kendati masih menghadapi berbagai problematika dan tekanan dari negara-negara Barat. Negara ini juga terus berusaha memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di kawasan, termasuk dengan negara-negara yang juga mencari pengaruh dan kekuatan di kawasan tersebut seperti Saudi Arabia, Turki, dan Israel. Konstelasi politik, ekonomi, dan sosial di Iran terus berubah, dinamis, statis. Kita masih harus menunggu untuk melihat bagaimana masa depan Iran akan berkembang setelah Revolusi 1979 yang “menyentil” pandangan dunia.

Syiisme: Dinamika Politik

Sejarah politik Syiah sebagian besar dipengaruhi oleh kecenderungan untuk diam dan bersifat apolitis yang disebut quietisme. Hal ini telah terjadi sejak masa pasca Ali bin Abi Thalib, Imam Pertama dalam Syiah. Syiah terbentuk setelah kekalahan politik pada masa pasca Ali, ketika Hasan bin Ali Abi Thalib, Imam Kedua dalam rangkaian Imam Syiah, memberikan konsesi kepada Muawiyyah, pendiri Dinasti Umayyah. Hasan kemudian dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan politik Islam dari Bani Hasyim kepada Bani Umayyah. Pada Peristiwa Karbala, Husein, penerus kepemimpinan keluarga Hasyimiyyah setelah Hasan bin Ali Abi Thalib, mengalami kekalahan baik secara politis maupun militer dan dibantai bersama hampir seluruh keluarga dan pengikutnya. 

Mulai dari masa Ali Zain al-Abidin, putra Husein yang selamat dari pembantaian Karbala pada tahun 38 H/658 M-94 H/712 M, quietisme menjadi ciri khas dalam sejarah politik Syiah. Ali Zain al-Abidin dikenal dengan gelar zain al-abidin yang berarti "ahli ibadah yang paling baik", serta as-sajjad yang berarti “si banyak sujud”. 

Pada masa Imam Muhammad al-Baqir (57 H/676 M-114 H/732M) dan Imam Jafar as-Shadiq (80 H/699 M-148 H/765 M) terjadi perkembangan keilmuan di kalangan Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyyah. Masa ini dianggap sebagai puncak kodifikasi fikih Syiah yang kemudian dikenal sebagai fikih Mazhab Jafari. Dinamakan sesuai dengan nama Imam Jafar yang dicap sebagai “founding father”-nya. Dalam sejarah Islam dikatakan bahwa Imam Jafar as-Shadiq berhasil menghimpun sekitar 4.000 murid yang belajar dengannya, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang kemudian menjadi dua di antara empat imam terbesar dalam sejarah pemikiran fikih Sunni, selain Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemampuan Imam Jafar untuk melaksanakan kegiatan keilmuan ini diberikan oleh kekhalifahan pada masa itu.

Imam Ali Ridha (Imam Kedelapan) juga mengalami hal serupa. Khalifah al-Makmun (198 M/813 H-218 M/833) menunjuknya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kekhalifahan Dinasti Abbasiyah. Namun, hal ini diduga lebih sebagai upaya al-Makmun untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari kaum Muslim yang menganggap kekhalifahan sebagai hak Bani Hasyim. Tetapi fakta ahli sejarah Syiah menyatakan bahwa Imam Ali Ridha kemungkinan diracun oleh kaki tangan al-Makmun dan wafat akibatnya.

Ini adalah sejarah para imam Syiah, di mana sepanjang sejarah pasca Khulafa ar-Rasyidin, kekuatan politik Islam didominasi oleh kelompok Sunni. Sebaliknya, kaum Syiah hampir selalu menjadi kelompok pinggiran yang seringkali merasa tertindas. Faktor-faktor ini ditambah dengan keyakinan Mahdiisme mereka, mendorong kaum Syiah memilih menjauh dari politik dan hidup dalam komunitas tertutup.

Dari potongan-potongan paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah Syiah Itsna Asyariyyah pramodern ditandai oleh kekalahan politik dan quietisme, bukan aktivisme. Selain itu, konsep ruj’ah Imam Mahdi merupakan elemen penting dalam pemahaman Syiah. Dalam konsep ini, terdapat suatu mafhum mukhalafah yang menyatakan bahwa orang-orang Syiah hanya bisa menunggu sampai kembalinya Imam Mahdi, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan atau kebutuhan untuk merebut kepemimpinan umat manusia. Konsekuensinya, upaya merebut kepemimpinan tidak berguna karena hanya dapat dilakukan oleh kaum mustad’afin setelah kembalinya Imam Mahdi. Konsep ini, di antara hal lainnya menjadikan kaum Syiah bersifat quietis secara doktrinal.

Syiisme: Revitalisasi untuk Revolusi 

Kemudian terjadi peristiwa penting dalam sejarah Iran yang disebut sebagai Revolusi Konstitusional (1905-1911 M). Revolusi ini merupakan hasil dari koalisi antara kelompok nasionalis dan ulama untuk memaksa raja, yang saat itu dikuasai oleh Dinasti Qajar (1785-1825 M), untuk menerima dan mengakui konstitusi untuk membatasi kekuasaannya. Ini adalah kali pertama para ulama terlibat secara aktif dalam politik. Ulama pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) yang setuju dengan konstitusi dan (2) kelompok yang tidak setuju. Kelompok ulama yang tidak setuju dengan konstitusi sebenarnya bukan menolak konstitusi itu sendiri, melainkan menentang legislasi yang tidak berdasarkan syariah. Pada analisis yang lebih mendalam, kelompok ini berpandangan bahwa ulama yang berkoalisi dengan kelompok nasionalis sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh kelompok nasionalis sekuler. Namun, setidaknya ulama telah mempertimbangkan upaya legislasi di luar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa institusi ulama yang selama ini hanya berperan dalam masalah agama, sekarang mulai memainkan peran dalam politik. 

Meskipun upaya politik ulama pada saat itu tidak berhasil, keterlibatan mereka dalam pembuatan undang-undang "ekstra-syariah" telah membuka kesadaran baru tentang kemungkinan undang-undang nasional. Dinasti Qajar digantikan oleh Dinasti Pahlevi pada tahun 1925, tetapi tidak ada peningkatan aktivitas politik ulama yang signifikan. Pada tahun 1920-an, Ayatullah Abdul Karim Hairi mendirikan kota Qum sebagai pusat kegiatan keagamaan Syiah.

Kemudian di bawah kepemimpinan Ayatullah Sayyid Muhammad Husain Burujerdi, Qum berkembang menjadi pusat keagamaan yang makmur dan menjadi pusat ilmu yang independen serta mampu menarik ribuan murid. Meskipun Ayatullah Burujerdi cenderung quietis secara politik, situasi seperti ini berlangsung sampai munculnya Ayatullah Ruhullah Khomeini, seorang ulama muda di antara murid Burujerdi, yang kemudian membawa perubahan besar di Iran dan dalam komunitas Syiah secara keseluruhan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dan keberhasilan Revolusi Islam di Iran harus diperhatikan. Di bawah pemerintahan Reza Pahlevi, perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Iran telah membantu memperkuat kebutuhan akan terjadinya revolusi. Beberapa faktor ini meliputi kesenjangan antara kaya dan miskin, penindasan dan kekurangan kebebasan politik, sikap sewenang-wenang SAVAK (Badan Intelijen Iran), pengalaman neokolonialisme dalam aspek sosial dan budaya dari Amerika Serikat, serta adanya pengaruh kuat dari westernisasi.

Suatu revolusi doktrinal yang mendahuluinya merupakan faktor yang sama pentingnya dalam memungkinkan terjadinya Revolusi Islam di Iran, sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya. Di kalangan masyarakat Syiah, telah terbentuk kesadaran sesungguhnya pemerintahan bukanlah urusan mereka selama masa kegaiban Imam Mahdi hingga kemunculannya kembali. Oleh sebab itu, keberadaan pemerintahan yang tidak sah dianggap sebagai konsekuensi yang wajar dan tidak perlu disesali.

Titik kulminasi dari seluruh doktrinasi yang “dikumandangkan” oleh Khomeini, terwakili dalam terobosannya tentang konsep kepemimpinan Imam atau wilayat al-faqih. Konsepsi wilayat al-faqih menjadi “peluru tajam” Khomeini yang berhasil membawa ranting pemikiran para pemikir revolusioner Syiah lainnya.

Sketsa di atas memberi sinyal keberhasilan pemikir politik Syiah pra-revolusi mematahkan konsep quietisme ini dan mengajak umat Syiah untuk bersikap aktif dalam mempersiapkan "gelanggang" bagi kemunculan kembali Imam Mahdi. Mereka meyakinkan umat bahwa Sang Imam tidak akan muncul secara pasif di panggung sejarah, melainkan harus dipersiapkan oleh masyarakat yang sudah siap untuk dipimpinnya dalam merebut kekuasaan di muka bumi. Revolusi doktrinal ini mengubah konsep quietisme Syiah menjadi aktivisme-revolusioner.

Epilog

Sebelum momentum revolusi Iran 1979, tepatnya pada masa pemerintahan Reza Shah Pahlavi (1925-1941), Iran mengalami modernisasi dan sekulerisasi secara signifikan. Pahlavi, sebagai komando wilayah Iran saat itu, berusaha untuk menghilangkan pengaruh agama dan budaya tradisional dalam masyarakat, seperti melarang penggunaan bahasa Persia dalam publik dan melarang penampilan jilbab bagi perempuan. Kebijakan-kebijakan ini meletupkan balon polemik di kalangan ulama dan rakyat.

Pasca digulingkan Reza Shah Pahlavi, lalu putranya, Mohammad Reza Shah Pahlavi (berkuasa 1941-1979) turut mengganti posisi ayahnya. Pergantian yang bersifat nepotis inilah kemudian memantik suasana politik dan sosial di Iran kian memanas. Mohammad Reza Shah Pahlavi mengambil kebijakan-kebijakan modernisasi dan pembangunan ekonomi yang cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan kurang memperhatikan masalah sosial dan keadilan. Selain itu, kebijakan pro-Barat dan dukungan terhadap Amerika Serikat serta Israel, semakin memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat dan kelompok-kelompok oposisi.

Dengan berbagai variabel problematika yang ada, Ayatullah Khomeini turun memanfaatkan situasi ketidakpuasan rakyat sekaligus memperkuat perlawanan terhadap pemerintahan Mohammad Reza Shah Pahlavi. Meresonansikan pentingnya kembali ajaran agama dan nasionalisme. Khomeini memimpin gerakan revolusi yang diikuti oleh berbagai kelompok oposisi, seperti kelompok kiri, nasionalis, dan ulama tradisionalis. Atas kekreatifan siasatnya, Ayatullah Khomeini dapat menumbangkan kekuasaan Mohammad Reza Shah Pahlavi pada 1979 dan mendirikan negara Islam pertama di dunia.

Agama dan politik, dalam Syiah, kini merupakan dua entitas yang bersifat korelatif. Para imam Syiah meyakini sempurnanya agama Islam dalam mengatur seluruh komponen-komponen duniawi (hubungan sosial, politik, pemerintahan). Bukan itu saja, konsepsi kepemimpinan agama maupun negara turut tercakup di dalam ushuluddin-Nya. Demikian kepemimpinan (leadership) tersebut telah menjadi hak para Nabi Allah dan Dua Belas Imam yang selama ini mereka percaya. Setidaknya seluruh untaian ini mengilustrasikan konsep politik Syiah yang bercorak teodemokrasi.

Referensi

Bagir, Haidar, dkk. 2002. Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam. Bandung: Mizan.

Barkash, Shaul. 1979. The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution. New York: Basic Books, Inc.

Karnen, Zul. 2015. Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 3(1).

Rofiki. 2022. Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilayah al-Faqih dan Penerapannya di Zaman Sekarang. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 7(1)